SATUKIN

JAKARTA - Tokoh pers nasional, Atmakusumah Astraatmadja mengkritisi pernyataan Prabowo Subianto yang memberikan jaminan pribadi atas keberlangsungan kebebasan pers jika kelak terpilih menjadi presiden. Menurut Atma, Indonesia justru pernah punya pengalaman buruk dengan jaminan pribadi terhadap kebebasan pers itu.

"Jaminan pribadi terhadap pers pernah disampaikan Amir Syarifuddin. Tapi sekitar tiga bulan setelah pernyataan itu terjadi tindakan pembredelan terhadap harian Revolusioner karena pemrednya (pemimin redaksi, red) menulis dalam opininya Soekarno Bombastis,” kata Atma saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (31/5).

Mantan Ketua Dewan Pers itu justru mengaku tak paham dengan pernyataan Prabowo tentang jaminan pribadi bagi kebebasan pers. Alasannya, jaminan pribadi tidak memiliki kekuatan untuk kebebasan pers.

Atma bahkan menilai jaminan pribadi terhadap kebebasan pers merupakan sikap otoriter. Sebab, hal itu juga bisa digunakan untuk menekan, menyensor bahkan membredel media.

Lebih lanjut Atma mengatakan, selama dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini kebebasan pers berjalan baik.  Sebab, pers berada dalam situasi nyaman.

Karenanya Atma menduga pernyataan Prabowo tentang jaminan pribadi terhadap kebebasan pers itu hanya sebagai upaya melunakkan hati para pengelola media karena kini banyak pemberitaan negatif tentang mantan Danjen Kopassus itu. "Dalam era kebebasan pers seperti sekarang, kelemahan-kelemahan Prabowo dalam karirnya di masa lalu menjadi hal-hal yang dianggap negatif bagi pencalonan dirinya sebagai presiden,” ulas Atma.

Hal senada juga disampaikan pengamat pers Agus Sudibyo. Ia menilai jaminan tentang kebebasan pers yang dilontarkan Prabowo itu hanya untuk mengambil hati masyarakat pers.

"Kalau capres itu mau ambil hati masyarakat pers berikan janji-janji yang konkret, menyelesaikan masalah pers. Capres harus paham soal pers. Kalau enggak paham, ya hanya akan beri janji terlalu umum seperti itu. Semua orang juga bisa janji normatif begitu," kata Agus.

Menurutnya, banyak masalah soal pers yang harus diselesaikan calon pemimpin negara ke depan. Selama ini, kata dia, banyak pihak yang mengklaim melindungi kebebasan pers, tapi di sisi lain masih banyak jurnalis menjadi korban kekerasan.

Mantan anggota Dewan Pers itu menambahkan, jika Prabowo ingin menarik hati pers harusnya berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan terhadap wartawan. Salah satunya adalah kasus pembunuhan terhadap Fuad Muhammad Syafruddin (32) alias Udin, wartawan Surat Kabar Harian Bernas di Yogyakarta yang dibunuh pada masa Orde Baru.

"Ada sekian wartawan yang mengalami kekerasan. Tidak ada keputusan resmi penyelesaiannya. Beri janji konkret, jangan yang umum-umum saja," tegasnya. (flo/ara/jpnn)